Jakarta | economicnews.id – Indonesia mencatat tonggak baru dalam transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama mencapai sekitar Rp 7 triliun. Ekspor perdana yang dilepas mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp 600 miliar.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton yang nantinya akan ditingkatkan hingga 500.000 ton
“Rencananya kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” kata Amran dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (15/5/2026).
Indonesia juga mencatat kemajuan di sektor pupuk dalam negeri dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa tambahan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah memanasnya situasi geopolitik global. Selain itu, volume pupuk bersubsidi turut ditambah sebanyak 700.000 ton untuk memperluas akses petani.
“Saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20%. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” imbuhnya.
Amran menilai capaian tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara. Menurut Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk asal Indonesia.
“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya. Selain itu dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” tegas Amran.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara kedua negara.
“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” tutur Gita.
Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memberikan manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.
“Australia bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.
Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran disederhanakan melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), hingga gabungan kelompok tani, koperasi, dan petani.
Selain itu, pemerintah mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi, seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan pajak pertambahan nilai (PPN) berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp 14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Pemerintah juga mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun. Program itu melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk di fasilitas baru tercatat mencapai 26% lebih rendah dibandingkan pabrik lama. Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai 2035, sekaligus menekan potensi pemborosan sebesar Rp 14,4 triliun per tahun.
Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Amran.
