Jakarta – economicnews.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan jaringan kabel bawah tanah melalui program Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau ducting system akan menjadi prioritas pembangunan kota kedepan. Sebagai kota kolaboratif dan strategis, Jakarta harus semakin maju dan terstruktur termasuk dalam hal infrastruktur pendukungnya.
“Harus diakui penyediaan system jaringan utilitas terpadu (SJUT) untuk Jakarta masih jauh dari memadai dan harus ditingkatkan. Implementasinya juga harus mengikuti ketentuan dan sesuai regulasi payung hukum yang telah ditetapkan,’’ kata Pramono Anung saat menerima audience direksi PT. Moduler Inti Konstrindo (MIKO) bersama Stafsus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di Pendopo Balaikota, Jakarta pada Jumat, (26/6/26).
Gubernur menegaskan pihaknya terbuka bagi kolaborasi pembangunan SJUT yang tertata, andal dan berkelanjutan untuk Jakarta lebih baik dan lebih maju. Untuk itu Mas Pram menyatakan kerjasama pembangunan dengan PT. MIKO yang sudah terjalin sejak 2022 namun terhenti pada 2023, bisa kembali dilanjutkan.
Perjanjian Kerjasama Pembangunan SJUT dengan MIKO kata Pramono tetap bisa dilanjutkan, meskipun perlu adanya penyesuaian sesuai terhadap kententuan pergub baru yang telah ditandatangani pada Desember 2025 dan akan berlaku pada bulan Juli 2026 ini.
“Terus terang perjanjian MIKO sebelumnya itu memiliki kelemahan perlu penyesuaian dengan pergub baru atau peraturan daerah. Tapi pada prinsipnya kami setuju dilanjutkan dan perlunya penyesuaian itu agar PT. MIKO tidak dirugikan. Maka silahkan dikomunikasikan lagi mitra kerja yang kami tunjuk yakni dengan BUMD Jakpro langsung,’’ tegas Gubernur.
Sebelumnya, Stafsus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi diawal audiensi menyatakan mengapresiasi kinerja Pembangunan Pemerintaha DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno yang dinilai berhasil membawa Jakarta sebagai kota strategis yang semakin diperhitungkan. Tanpa banyak gejolak.
“Namun sesuai tupoksi domain kami Pak Gubernur, bahwa kami harus mendukung iklim investasi ramah dan memastikan ekosistem ekonomi berjalan baik. Terkait Kerjasama Pembangunan SJUT dengan PT. MIKO tidak menggunakan anggaran APBD dan murni investasi tentu kami berharap ada kebijakan solutif, mengingat investasi belasan miliar yang sudah berjalan, agar linear dengan kebutuhan lapangan kerja,’’ ujar Didi.
Sementara itu Ediwan Prabowo mewakili Komisaris dan Direksi PT. MIKO menyatakan siap mengikuti arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait kelanjutan PKS antara PT. MIKO dengan Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIS) terkait pembangunan SJUT DKI Jakarta.
“Sebagai Perusahaan investasi nasional yang telah membersamai Pembangunan SJUT sepanjang 24 kilometer, pada pronsipnya kami “manut” sesuai arahan Pak Gubernur. Termasuk perlunya menyesuaikan dengan peraturan daerah dan pergub baru agar bermitra dengan pihak yang ditunjuk.. Terimakasih atas arahan dan waktu nya Pak Gubernur,’’ ujar Ediwan.
Turut hadir audiensi mendampingi Gubernur Pramono Anung, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin dan pejabat kepala Dinas Pemerintah DKI Jakarta lainya.
Dipenghujung audiensi Komisaris dan Direksi PT. MIKO memberikan cindera mata sebuah pigura bergambar karikatur Pramono Anung bergoncengan sepeda ontel dengan Rano Karno sebelum menjabat orang nomor satu DKI Jakarta dan Wakil. Sementara Gubernur Pramono memberikan cinderamata berupa miniatur Monas Maskot DKI Jakarta kepada Stafsus Kementerian Investasi danj Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi.
