Jakarta | economicnews.id – Rencana penggabungan dua maskapai pelat merah, Pelita Air dan Garuda Indonesia, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/9/2025).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkap, langkah ini merupakan bagian dari strategi spinoff sejumlah unit bisnis Pertamina yang dianggap bukan fokus utama perusahaan.
Dijelaskan bahwa Pertamina akan lebih menitikberatkan pada bisnis inti di sektor minyak, gas, dan energi baru terbarukan. Adapun lini usaha di luar itu, termasuk penerbangan, asuransi, hingga hospitality, akan dilepas dan dikonsolidasikan oleh Danantara Asset Management (DAM).
“Dengan demikian, untuk beberapa usaha kami akan spinoff dan tentunya di bawah koordinasi Danantara akan kita gabungkan, clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Sebagai contoh, untuk airline kami (Pelita Air) kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia (GIAA),” ujar Simon dikutip, Jumat (12/9/2025).
Menurut Simon, penggabungan Pelita dengan Garuda diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional. Pertamina, ingin menjaga reputasi perusahaan dengan memastikan setiap unit bisnis berjalan optimal di bawah entitas yang lebih fokus.
Meski begitu, rencana merger ini menuai penolakan. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, menilai langkah tersebut berpotensi merugikan Pelita Air yang saat ini sedang menunjukkan kinerja positif.
“Saya menolak keras upaya penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia. Pelita ini lagi bagus-bagusnya, lagi cakep-cakepnya. Kalau digabung dengan perusahaan yang masih terseok-seok, justru merugikan Pelita,” tegas Hakim.
Hakim menambahkan, opsi terbaik adalah menjadikan Pelita Air langsung sebagai anak usaha Danantara, bukan dilebur dengan Garuda yang masih menghadapi persoalan keuangan. Ia khawatir Pelita justru ikut terbebani jika merger benar-benar terjadi.
Adanya pro dan kontra, terkait nasib merger Pelita Air dan Garuda Indonesia masih bergantung pada keputusan pemerintah dan manajemen BUMN terkait. Untuk saat ini, rencana tersebut masih berada dalam tahap penjajakan awal.
