Jakarta | economicnews.id — Menteri Keuangan Purbaya Kembali melontarkan gagasan kontroversial yang disebut sebagai “terobosan gila” dalam upaya mempercepat perbaikan sistem keuangan negara. Ia menyatakan siap turun tangan langsung untuk menangani persoalan pajak dan bea cukai agar reformasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurut Purbaya, birokrasi yang berlapis kerap memperlambat pengambilan keputusan. Ia menilai pengawasan yang kuat di dua sektor strategis itu — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) — menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus menutup celah kebocoran.
“Kalau kita mau ekonomi ngebut, tidak ada jalan lain selain berani lakukan gebrakan. Pajak dan bea cukai ini jantung penerimaan negara. Jangan lama-lama. Saya ingin handle langsung supaya cepat beres,” tegas Purbaya dalam rapat koordinasi di Jakarta, Selasa [1/10].
Kebijakan ini disebut sebagai langkah berani karena berpotensi mengubah pola kerja dua direktorat jenderal yang selama ini memiliki otonomi cukup luas dalam pengelolaan teknis. Purbaya menekankan bahwa intervensinya bukan untuk mengambil alih fungsi teknis, melainkan memperkuat integrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Pengamat kebijakan publik menilai terobosan ini bisa mempercepat proses reformasi perpajakan yang selama bertahun-tahun tersendat, meski juga berisiko menimbulkan resistensi di internal birokrasi.
“Ini gebrakan yang bisa jadi obat mujarab, tapi juga bisa jadi bumerang kalau tidak diiringi strategi komunikasi dan regulasi yang jelas,” kata ekonom Universitas Indonesia, Rini Kartika.
Di sisi lain, pelaku usaha berharap langkah ini benar-benar berimplikasi pada pelayanan lebih cepat dan kepastian hukum yang lebih jelas.
Purbaya memastikan, detail rencana terobosan ini akan difinalisasi dalam beberapa bulan ke depan. Ia menargetkan penerimaan pajak naik signifikan dan pelayanan bea cukai lebih modern, sehingga mendorong investasi sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.
