Jakarta | economicnews.id – Beban hutang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh senilai Rp. 118 triliun kembali bergulir dan belakangan menjadi bola panas. Hal itu setelah Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengajukan sejumlah skema penyelesaian utang proyek kereta cepat, namun menuai penolakan (Pemerintah) Kemenkeu.
Dua skema yang digagas Danantara itu, di antaranya dengan menyuntikkan dana kepada PT Kereta Api Indonesia atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Yang artinya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai pengelola operasional, akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur.
Usulan itu, menurut Dony Oskaria, telah disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan. Sehingga tinggal menunggu keputusan final.
“Nah ini apakah (pemerintah) menambah equity (modal) sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self sustain [mandiri] karena secara operasional mereka kan sudah sudah cukup,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin, (12/10/25)
“Kemudian kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lain, infrastrukturnya (menjadi) milik pemerintah. Ini dua opsi yang kita coba tawarkan,” sambungnya.
Terkait tawaran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui hal itu. Namun, dia menyatakan menolak skema yang disodorkan Danantara lantaran sebagai pengelola badan investasi BUMN, Danantara semestinya bisa mengatasi masalahnya sendiri. Termasuk utang.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau KCIC itu kan di bawah Danantara, kalau di bawah Danantara mestinya mereka sudah punya manajemen sendiri, (apalagi) sudah punya dividen sendiri,” ucap Purbaya kepada wartawan di Jakarta.
Terlebih Purbaya menyebut, Danantara mengantongi Rp. 80 triliun dari dividen dalam satu tahun. Sehingga sepatutnya bisa mengatasi masalah beban utang kereta cepat tanpa harus meminta uang dari pemerintah.
“Jadi jangan kita lagi dibebani, karena kan kalau enggak ya semua ke kita lagi. Ini kan maunya dipisah antara swasta sama government,” tandas Purbaya.
