Oleh: Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak., M.H.
Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Komisaris PLN Batam
Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis, hingga kalangan masyarakat sipil menjadi peristiwa serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih luas. Skandal ini tidak hanya dipandang sebagai kasus pelanggaran hukum atau penyalahgunaan perangkat teknologi pengawasan semata. Ada dimensi lain yang lebih mendasar, yakni menyangkut kedaulatan komunikasi negara, integritas kelembagaan, dan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia.
Dalam pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026, dugaan penyadapan tersebut disebut memiliki sasaran yang luas, termasuk lingkungan kepresidenan, kementerian dan lembaga, anggota legislatif, kepala daerah, hingga institusi penegak hukum. Informasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapi bukan sekadar menyangkut perlindungan komunikasi seorang kepala negara, melainkan juga keamanan ekosistem komunikasi nasional. Tentu, seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Bagi Indonesia yang sedang berupaya mempercepat transformasi ekonomi, menarik investasi berkualitas, serta membangun industri hilirisasi, keamanan komunikasi merupakan bagian penting dari infrastruktur kepercayaan. Investor tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam, insentif fiskal, infrastruktur fisik, dan besarnya pasar domestik. Mereka juga memperhitungkan stabilitas politik, kepastian hukum, perlindungan informasi strategis, dan kemampuan negara menjaga kerahasiaan komunikasi.
Kedaulatan Komunikasi sebagai Bagian dari Kedaulatan Ekonomi
Kedaulatan negara pada era digital tidak lagi hanya diukur melalui kemampuan menjaga batas wilayah, mengendalikan sumber daya alam, dan mempertahankan stabilitas keamanan. Kedaulatan di era digital juga ditentukan oleh kemampuan negara melindungi sistem komunikasi, informasi strategis, serta data yang menjadi bagian dari kepentingan nasional.
Bob S. Effendi, seorang praktisi keamanan siber dan Direktur PT Xpert Synergy Solution menyebut bahwa kedaulatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga wilayah darat, laut, dan udaranya, tetapi juga oleh kemampuannya melindungi komunikasi para pemimpinnya. Jika komunikasi strategis Presiden dan pejabat negara dapat disadap, maka yang terancam bukan hanya privasi individu, tetapi juga keamanan dan kedaulatan negara.Karena itu, Indonesia membutuhkan perangkat khusus, sistem operasi yang diperkeras, dan platform komunikasi terenkripsi yang berada dalam kendali nasional.
Dalam konteks investasi, informasi merupakan aset strategis. Kebocoran komunikasi yang berkaitan dengan negosiasi bisnis, rencana proyek, kebijakan pemerintah, atau strategi pengelolaan sumber daya dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan melemahkan posisi tawar Indonesia. Karena itu, keamanan komunikasi harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan kepentingan ekonomi nasional.
Kita perlu membedakan secara tegas antara penyadapan yang dilakukan secara sah untuk kepentingan penegakan hukum dan penyadapan ilegal yang dilakukan tanpa dasar kewenangan. Negara membutuhkan instrumen intelijen dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan nasional. Hanya saja, kewenangan tersebut tidak boleh berjalan tanpa batas. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, mekanisme persetujuan, pembatasan akses, dan pengawasan yang efektif.
Prinsip inilah yang menjadi fondasi kedaulatan komunikasi: negara memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingannya, tetapi tidak boleh membiarkan kewenangan pengawasan disalahgunakan oleh siapa pun.
Good Governance dan Kredibilitas Institusi Negara
Kasus ini sekaligus menjadi ujian terhadap penerapan prinsip Good Governance. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kewenangan harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, profesionalitas, serta mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Organisasi yang memiliki kewenangan mengakses komunikasi masyarakat maupun pejabat negara harus tunduk pada prosedur yang ketat. Tidak boleh ada keputusan berdasarkan instruksi informal yang mengabaikan mekanisme hukum. Tidak boleh pula terdapat penggunaan teknologi pengawasan untuk kepentingan di luar mandat kelembagaan.
Ombudsman Republik Indonesia beberapa waktu lalu, menekankan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal bukan hanya menyangkut penindakan terhadap pelaku, melainkan juga pembenahan tata kelola yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Pandangan tersebut penting. Sebab, keberhasilan negara bukan hanya diukur dari kemampuan mengungkap siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga dari kemampuannya memastikan penyalahgunaan kewenangan serupa tidak terulang.
Dalam konteks ini, pendekatan reformasi kelembagaan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Sistem pengawasan internal, audit teknologi, pembatasan hak akses, dan pengawasan eksternal harus diperkuat. Setiap penggunaan perangkat penyadapan perlu meninggalkan jejak digital yang tidak dapat dihapus secara sepihak. Dengan demikian, akuntabilitas tidak bergantung pada integritas personal semata, tetapi dijamin oleh sistem.
Keamanan Investasi dan Persepsi Dunia Usaha
Dari perspektif investasi, peristiwa ini perlu dibaca secara hati-hati. Kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa kasus penyadapan akan menyebabkan investor meninggalkan Indonesia. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan munculnya persepsi risiko baru apabila persoalan ini tidak ditangani secara kredibel.
Investor global sangat memperhatikan kualitas institusi dan konsistensi penegakan hukum. Mereka membutuhkan kepastian bahwa informasi perusahaan, komunikasi dengan pemerintah, data proyek, serta rahasia komersial terlindungi. Dalam investasi sektor energi, pertambangan, industri pengolahan, telekomunikasi, dan infrastruktur, perlindungan informasi bahkan menjadi bagian dari mitigasi risiko operasional dan keberlanjutan bisnis.
OECD dalam OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020 menempatkan perlindungan investasi, kepastian hukum, keamanan siber, perlindungan data, dan kualitas institusi sebagai elemen penting dalam iklim investasi. OECD juga mengingatkan bahwa insiden keamanan digital dapat berdampak pada gangguan operasional, kerugian finansial, biaya litigasi, kerusakan reputasi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra usaha.
Pandangan tersebut relevan dengan tantangan Indonesia saat ini. Pemerintah sedang mendorong investasi bernilai tambah melalui hilirisasi, pengembangan kawasan industri, pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta penguatan infrastruktur kelistrikan. Seluruh agenda itu membutuhkan kerja sama jangka panjang dengan investor domestik maupun internasional.
Dalam pandangan Bob S. Effendi, seorang praktisi keamanan siber dan Direktur PT Xpert Synergy Solution, saat ini Indonesia Membutuhkan Secure Government Phone. Indonesia perlu mengevaluasi penggunaan perangkat komunikasi khusus untuk Presiden, menteri, pimpinan lembaga negara, pejabat pertahanan, serta personel dengan akses terhadap informasi strategis. Salah satu pilihan teknis yang patut dievaluasi adalah Google Pixel yang menjalankan GrapheneOS.
GrapheneOS merupakan sistem operasi berbasis Android Open Source Project dengan penguatan keamanan dan privasi, termasuk isolasi aplikasi, perlindungan memori, pengendalian izin, dan mitigasi eksploitasi. Sistem ini bukan jaminan kebal terhadap serangan. Namun, perangkat yang diperkeras, dikelola terpusat, diperbarui berkala, dan dibatasi penggunaannya dapat meningkatkan kesulitan dan biaya serangan.
Momentum Memperkuat Sistem Perlindungan Nasional
Indonesia sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum pembenahan. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah.
Pertama, memastikan penegakan hukum berjalan secara independen, transparan, dan tuntas. Pemerintah harus mendukung pengungkapan fakta secara menyeluruh, termasuk siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem digunakan, siapa yang memperoleh akses terhadap informasi, dan apakah terdapat pihak lain yang memanfaatkan hasil penyadapan. Proses hukum harus berlandaskan bukti, bukan spekulasi politik.
Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perangkat dan sistem penyadapan yang dimiliki institusi negara. Audit harus mencakup legalitas pengadaan, mekanisme pengoperasian, daftar pihak yang memiliki akses, pencatatan aktivitas, serta keamanan penyimpanan dan penghapusan data. Sistem dengan kemampuan pengawasan tinggi harus memiliki mekanisme pengendalian berlapis dan tidak boleh dikuasai secara personal.
Ketiga, memperkuat regulasi mengenai penyadapan dan pengawasan komunikasi. Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang lebih terpadu, tegas, dan konsisten. Penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki batas kewenangan, persyaratan yang jelas, mekanisme persetujuan yudisial yang sesuai dengan hukum, serta saluran pengaduan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
Keempat, memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya BSSN, Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum, serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi negara. Perlu dibangun standar keamanan komunikasi untuk pejabat tinggi negara dan sektor strategis, termasuk energi, keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan infrastruktur publik.
Kelima, pemerintah perlu membangun komunikasi yang terukur kepada dunia usaha dan investor internasional. Pesan yang disampaikan harus jelas: Indonesia serius menegakkan hukum, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat perlindungan informasi. Komunikasi tersebut harus didukung langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Keenam, mempercepat pengembangan kapasitas teknologi keamanan digital nasional. Penguatan enkripsi, pusat data yang aman, sistem identifikasi akses, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber harus menjadi prioritas. Kemandirian teknologi bukan berarti menutup diri dari kerja sama global, tetapi memastikan bahwa kepentingan strategis Indonesia tetap berada dalam kendali dan perlindungan hukum nasional.
Kepercayaan Adalah Modal Investasi Terbesar
Mengacu pada skandal dugaan penyadapan ini harus menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola negara. Infrastruktur fisik dapat dibangun, kawasan industri dapat diperluas, dan investasi bernilai besar dapat direalisasikan. Namun, seluruh capaian itu membutuhkan fondasi kepercayaan.
Kita perlu memastikan bahwa negara hadir sebagai pelindung kepentingan publik, bukan sebagai institusi yang kewenangannya dapat digunakan secara sewenang-wenang. Perlindungan terhadap komunikasi Presiden dan pejabat negara juga harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh warga negara.
Bagi Indonesia, menjaga kepercayaan investor berarti menjaga kredibilitas institusi, kepastian hukum, dan keamanan informasi. Ketiganya merupakan bagian dari daya saing ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan insentif investasi dan ketersediaan sumber daya alam.
Karena itu, respons pemerintah terhadap kasus ini harus melampaui penyelesaian perkara pidana. Momentum ini perlu diarahkan menjadi reformasi sistemik dalam tata kelola pengawasan, keamanan komunikasi, dan perlindungan informasi strategis nasional.
Indonesia tidak boleh kehilangan momentum pembangunan hanya karena lemahnya pengendalian institusi. Sebaliknya, dengan penegakan hukum yang tegas dan reformasi kelembagaan yang kredibel, peristiwa ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang memiliki kepastian hukum, institusi yang akuntabel, dan komitmen kuat terhadap keamanan ekonomi nasional.
Sebab, dalam persaingan investasi global, kepercayaan tidak dibangun hanya melalui janji kemudahan berusaha. Kepercayaan dibangun melalui bukti bahwa negara mampu melindungi aset, data, komunikasi, dan kepentingan semua pihak secara adil dan bertanggung jawab.(*)
